Ini Dia, Aturan Larangan Berbisnis bagi PNS


Sebenarnya boleh tidak sih, PNS berbisnis? Kalau sekedar buka “toko kelontong”, masa tidak boleh? Demikian antara lain pertanyaan yang terlontar saat isyu tentang boleh tidaknya PNS berbisnis diangkat kembali, terutama dipicu kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh oknum PNS Ditjen Pajak. Setelah mencoba menelusuri berbagai informasi tentang hal itu, saya menemukan bahwa ternyata sudah ada peraturan yang khusus mengatur tentang larangan berbinis bagi PNS. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1974 tentang “Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta”. Menurut informasi yang saya peroleh, sampai saat ini belum ada peraturan yang lebih baru yang mengatur hal tersebut, sehingga meskipun sudah “jadul”, peraturan itu tetap berlaku. Dalam peraturan itu, larangan atau pembatasan untuk berbisnis ada di Pasal 2. Terkait dengan kepemilikan usaha, ayat (1) pasal tersebut menyatakan, bahwa PNS dilarang untuk: (1) memiliki seluruh atau sebagian perusahaan swasta, atau (2) melakukan kegiatan dagang, baik secara resmi maupun sambilan. Khusus untuk kepemilikan saham, ada pengecualian, yakni diperbolehkan sepanjang jumlah dan sifat kepemilikan itu tidak dapat langsung maupun tidak langsung menentukan jalannya perusahaan, sebagaimana disebut dalam ayat (2) pasal yang sama. Dari sini jelas, bahwa menurut PP 6/1974 PNS memang dilarang untuk berbisnis atau membuka usaha. Peraturan itu sama sekali tidak menyebut skala usaha, sehingga bisnis “toko kelontong” mestinya juga masuk dalam kategori yang terlarang bagi PNS. Kelonggaran hanya diberikan dalam kepemilikan saham minoritas (ini istilah saya, mengacu pada kepemilikan saham tanpa kemampuan untuk mengendalikan jalannya usaha). Menarik untuk dilihat, bahwa larangan berbisnis sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) itu secara eksplisit dinyatakan berlaku untuk PNS Golongan IV/a ke atas, anggota ABRI (TNI/Polri) berpangkat Letnan II ke atas, Pejabat serta istri dari Pejabat Eselon I (di pusat maupun daerah), istri Perwira Tinggi TNI/Polri dan istri Pejabat lain yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga bersangkutan. Untuk PNS Golongan III/d ke bawah serta pihak-pihak lain di luar yang diatur oleh Pasal 2 ayat (1) tersebut, Pasal 2 ayat (3) mengatur bahwa kalau ingin berbisnis (membuka usaha), mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang. Perlu untuk ditambahkan, bahwa PP 6/1974 juga mengatur larangan bagi PNS untuk terlibat dalam pengelolaan usaha, baik sebagai pengurus maupun sebagai pengawas. Bahkan bukan hanya itu, PNS juga dilarang terlibat dalam kepengurusan lembaga sosial, kalau dalam kegiatannya itu mereka mendapatkan gaji/honor. Tentang filosofi di balik peraturan tersebut, tepat atau tidaknya peraturan, serta efektivitasnya mungkin kita bisa diskusikan lain waktu. Untuk saat ini, yang jelas aturan tentang larangan itu ada, dan selama masih masih ada, ada baiknya semua pihak terkait (khususnya para PNS) mengetahui dan melaksanakannya dengan baik.

sumber: kompasiana

About these ads

2 responses

  1. coba bandingkan antara PP 6 1974, PP 30 1980 dan PP 53 2010
    PP 6 1974
    BAB II
    PEMBATASAN BERUSAHA
    Pasal 2
    (1) Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/a PGPS-1968 ke atas,
    anggota ABRI berpangkat Letnan II ke atas, Penjabat, serta isteri
    dari :
    – pejabat Eselon I dan yang setingkat baik di Pusat maupun di Daerah;
    – Perwira Tinggi ABRI;
    – Penjabat-Penjabat lain yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala
    Lembaga yang bersangkutan.
    Dilarang :
    a. memiliki seluruh atau sebagian Perusahaan Swasta;
    b. memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas suatu Perusahaan Swasta;
    c. melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan.
    (2) Larangan tersebut ayat (1) Pasal ini tidak berlaku untuk :
    a. pemilikan saham suatu suatu perusahaan sepanjang jumlah dan sifat pemilikan itu tidak sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menetukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;
    b. melakukan pekerjaan Swasta yang mempunyai fungsi Sosial ialah :
    – Praktek Dokter, Bidan;
    – Mengajar sebagai Guru;
    – lain-lain pekerjaan yang serupa yang ditetapkan oleh
    Presiden.
    c. isteri yang menerima pekerjaan atau bekerja sebagai pegawai
    pada swasta atau perusahaan Milik Negara yang tidak ada
    hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya;
    d. hal-hal khusus dengan izin Presiden.
    Untuk melakukan kegiatan tersebut, ad-b dan c ayat (2) ini, yang
    bersangkutan harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat Yang
    Berwenang
    (3) Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/d PGPS-1968 ke bawah,
    anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan 1 ke bawah serta
    isteri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI dan penjabat yang
    tidak termasuk ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini, wajib
    mendapat izin tertulis dari Penjabat Yang Berwenang apabila
    memiliki Perausahaan Swasta atau melakukan kegiatan seperti
    tersebut dalam ayat (1) ad, b dan c Pasal ini.

    PP 30 1980
    Pasal 3
    (1)Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang:
    a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah,
    atau Pegawai Negeri Sipil;
    b. menyalahgunakan wewenangnya;
    c. tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing;
    d. menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara,
    e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang,
    dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
    f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam
    maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau
    pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
    g. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap
    bawahannya atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya;
    h. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui
    atau patut dapat di duga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan
    jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
    i. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri
    Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;
    j. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
    k. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat
    menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan
    kerugian bagi pihak yang dilayani;
    l. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
    m. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan
    jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
    n. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan
    pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;
    o. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup
    kekuasaannya;
    p. memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak berada dalam ruang lingkup
    kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan
    saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya
    perusahaan;
    q. melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi,
    pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang
    IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I.
    r. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk
    kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
    (2)Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah yang akan
    melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, wajib mendapat izin tertulis dari
    pejabat yang berwenang.

    PP 53 2010
    Pasal 4
    Setiap PNS dilarang:
    1. menyalahgunakan wewenang;
    2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
    pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
    kewenangan orang lain;
    3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja
    untuk negara lain dan/atau lembaga atau
    organisasi internasional;
    4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing,
    atau lembaga swadaya masyarakat asing;
    5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
    menyewakan, atau meminjamkan barang-barang
    baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau
    surat berharga milik negara secara tidak sah;
    6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman
    sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam
    maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan
    untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak
    lain, yang secara langsung atau tidak langsung
    merugikan negara;
    7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu
    kepada siapapun baik secara langsung atau tidak
    langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat
    dalam jabatan;
    8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja
    dari siapapun juga yang berhubungan dengan
    jabatan dan/atau pekerjaannya;
    9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
    10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan
    suatu tindakan yang dapat menghalangi atau
    mempersulit salah satu pihak yang dilayani
    sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang
    dilayani;
    11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
    12. memberikan dukungan kepada calon
    Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,
    Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
    Rakyat Daerah dengan cara:
    a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
    b. menjadi peserta kampanye dengan
    menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    c. sebagai peserta kampanye dengan
    mengerahkan PNS lain; dan/atau
    d. sebagai peserta kampanye dengan
    menggunakan fasilitas negara;
    13. memberikan dukungan kepada calon
    Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
    a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
    menguntungkan atau merugikan salah satu
    pasangan calon selama masa kampanye;
    dan/atau
    b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
    keberpihakan terhadap pasangan calon yang
    menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
    sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
    ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
    barang kepada PNS dalam lingkungan unit
    kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
    14. memberikan dukungan kepada calon anggota
    Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala
    Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara
    memberikan surat dukungan disertai foto kopi
    Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan
    Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-
    undangan; dan
    15. memberikan dukungan kepada calon Kepala
    Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
    a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk
    mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
    Daerah;
    b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan
    jabatan dalam kegiatan kampanye;
    c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
    menguntungkan atau merugikan salah satu
    pasangan calon selama masa kampanye;
    dan/atau
    d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
    keberpihakan terhadap pasangan calon yang
    menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
    sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
    ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
    barang kepada PNS dalam lingkungan unit
    kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

    Pasal 50

    Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
    1. Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32
    Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri
    Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
    1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah
    dua kali diubah terakhir dengan Peraturan
    Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141),
    dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
    tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
    Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 3176), dicabut dan dinyatakan
    tidak berlaku.
    3. Ketentuan pelaksanaan mengenai disiplin PNS yang
    ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini
    dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
    bertentangan dan belum diubah berdasarkan
    Peraturan Pemerintah ini.

    1. makasih atas tambahannya, jadi lebih jelas jadinya.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.197 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: